Sejarah Sarekat Islam (SI): Perhimpunan Muslim-Jawa Terbesar di Indonesia

Sarekat Islam (SI) pernah menjadi organisasi rakyat terbesar dalam sejarah Indonesia, khususnya di era pergerakan nasional pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. SI menghimpun massa muslim yang sebagian besar terdiri dari rakyat Jawa meskipun cabang-cabangnya tersebar di seluruh Nusantara.

Cikal-bakal Sarekat Islam bermula dari digagasnya Sarekat Dagang Islam (SDI) oleh Tirto Adhi Soerjo di Buitenzorg (Bogor) pada 1909 atau beberapa bulan setelah Boedi Oetomo (BO) berdiri di Batavia (Jakarta). BO disebut-sebut sebagai perhimpunan rakyat Indonesia pertama yang memulai era kebangkitan nasional.

Nama kecil Tirto Adhi Soerjo adalah Raden Mas Djokomono, lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 1880. Ia masih keturunan dari Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa atau yang kemudian bertakhta di Kadipaten Mangkunegaran Surakarta dengan gelar Adipati Mangkunegara I.

Tirto Adhi Soerjo sebenarnya juga anggota BO. Namun, tulis Ahmat Adam dalam Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (2003), hubungan Tirto dengan para petinggi BO justru menjadi kurang harmonis lantaran beberapa persoalan.

Artikel populer

Kisah Unik Wan Sehan di Rumah Anies Baswedan

Hingga akhirnya, Tirto Adhi Soerjo mendirikan organisasi sendiri, yakni SDI. Dikutip dari Sang Pemula (2004) karya Pramoedya Ananta Toer, SDI diresmikan tanggal 5 April 1909 dengan memiliki dua kantor masing-masing di Bogor dan Betawi.

SDI Menjadi SI: Dari Samanhoedi ke Tjokroaminoto

Takashi Shiraihi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (1997) menyebutkan bahwa tanggal 11 November 1911, berdiri SDI di Surakarta yang dipimpin oleh seorang saudagar batik bernama Haji Samanhoedi.

SDI di Solo ini merupakan cabang dari SDI yang didirikan Tirto Adhi Soerjo di Bogor. Bahkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) SDI Surakarta disusun langsung oleh Tirto Adhi Soerjo yang datang ke Surakarta pada awal tahun 1911.

Di bawah besutan Haji Samanhoedi, SDI cabang Surakarta semakin besar dan berpengaruh. Bahkan, ungkap A.P.E. Corver melalui buku Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil? (1985), Haji Samanhoedi mengklaim bahwa terbentuknya SDI Solo adalah gagasannya sendiri.

Tirto Adhi Soerjo, yang juga seorang jurnalis, di sisi lain sedang terjerat masalah dengan pemerintah kolonial sehingga ia tidak sempat mengurusi persoalan SDI yang diklaim Samanhoedi. Tirto Adhi Soerjo kemudian diasingkan ke Maluku sejak akhir 1912 karena artikelnya yang dianggap telah menghina pejabat daerah serta Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Situasi ini membuat Samanhoedi semakin leluasa menjalankan SDI di Surakarta. Samanhoedi sadar bahwa ia tidak terlalu cakap mengurusi organisasi modern. Maka, dipanggillah sosok organisatoris dari Surabaya, Jawa Timur, untuk membantu Samanhoedi membesarkan SDI. Orang itu bernama Oemar Said Tjokroaminoto.

Tjokroaminoto menerima tawaran Samanhoedi dan bersedia menyusun AD/ART SDI yang baru agar terlepas dari bayang-bayang Tirto Adhi Soerjo. Tjokroaminoto juga menyarankan kepada Samanhoedi untuk mengubah nama SDI menjadi SI atau Sarekat Islam.

Selain agar benar-benar bersih dari unsur Tirto Adhi Soerjo, pergantian nama SDI menjadi SI juga punya dasar yang kuat. Menurut Tjokroaminoto, dengan menghilangkan kata “dagang” dalam SDI dan menggantinya menjadi SI, maka ruang gerak perhimpunan ini bakal semakin meluas dengan potensi massa yang lebih besar pula.

Diungkapkan Robert van Niel dalam Munculnya Elit Modern Indonesia (1984), AD/ART yang dibuat oleh Tjokroaminoto rampung pada 14 September 1912. Maka, setelah mendapatkan perizinan dari pemerintah kolonial, SDI resmi berganti nama menjadi SI.

Kecakapan Tjokroaminoto terbukti. Dengan cepat, keanggotaan SI bertambah banyak. Cabang-cabang SI juga bermunculan di berbagai wilayah, di Kudus, Semarang, Yogyakarta, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Purwakarta, Bogor, hingga Batavia. Tjokroaminoto sendiri memimpin SI cabang Surabaya.

Pecahnya Sarekat Islam: Lahirnya PSI dan PKI

Kehadiran Tjokroaminoto justru menjadi ibarat senjata makan tuan bagi Haji Samanhoedi. Pengaruh Tjokroaminoto di SI semakin kuat. Tokoh-tokoh besar di Jawa bergabung dengan SI, sebut saja K.H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), Abdoel Moeis, Raden Goenawan, Mohammad Yusuf, Soerjopranoto, Mas Marco Kartodikromo, dan lainnya.

Dalam Kongres SI di Yogyakarta pada 19-20 April 1914, Tjokroaminoto terpilih sebagai ketua menggantikan Samanhoedi. Dinukil dari Cahaya di Kegelapan: Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam (1981) yang disusun Pitut Soeharto dan Zainoel Ihsan, Samanhoedi didudukkan sebagai ketua kehormatan, jabatan formalitas tanpa kewenangan.

Kantor pusat SI pun dipindahkan dari Surakarta ke Surabaya yang semakin melemahkan peran Samanhoedi dan kelompoknya. Di sisi lain, posisi Tjokroaminoto kian kuat seiring masuknya tokoh berpengaruh dari Sumatera Barat, Haji Agus Salim. Hingga akhirnya, SI benar-benar di bawah kuasa Tjokroaminoto sepenuhnya.

Tjokroaminoto selalu kembali terpilih sebagai Ketua SI di kongres-kongres berikutnya. Posisinya pun semakin mantap dan jaringannya kian luas setelah ditunjuk sebagai anggota Volksraad (Dewan Rakyat) oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dalam situasi itu, justru mulai muncul benih-benih perpecahan. Orang-orang SI cabang Semarang yang terafiliasi dengan Indies Social Democratic Association (ISDV) pimpinan Henk Sneevliet yang berpaham kiri memotori perlawanan terhadap Tjokroaminoto.

SI pun terbelah setelah Tjokroaminoto memecat Semaoen, Darsono, Alimin dan kawan-kawan dari SI cabang Semarang. Mereka memisahkan diri, kemudian mendeklarasikan Sarekat Rakyat (SR) atau SI Merah. SR inilah embrio dari Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1924.

Pengaruh Tjokroaminoto di Sarekat Islam

Posisi Tjokroaminoto di SI sendiri tidak terusik dan justru kian kuat setelah mendepak orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Tahun 1921, Tjokroaminoto membawa SI ke arah politik praktis dengan mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam (PSI).

Saking kuatnya pengaruh sekaligus pesona Tjokroaminoto, massa SI dan sebagian rakyat Jawa bahkan menganggapnya sebagai Ratu Adil atau Prabu Heru Tjokro seperti yang pernah diramalkan oleh Jayabaya. Di berbagai daerah di Jawa yang dikunjungi Tjokroaminoto, orang-orang berbondong-bondong datang untuk memujanya, bersujud di bawahnya, bahkan menciumi kakinya.

Beruntung, Tjokroaminoto punya para penasihat yang cerdas dan logis. Salah satunya adalah Haji Agus Salim yang mengingatkan Tjokroaminoto untuk tidak terbuai dengan anggapan Ratu Adil, Prabu Heru Tjokro, Mesias, Satria Piningit, juru selamat, atau apa pun itu.

Di bawah pimpinan Tjokroaminoto, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi rakyat terbesar di Indonesia kala itu. Menurut catatan Kardiyat Wiharyanto dalam Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara (1996), jumlah anggota SI menembus angka 2,5 juta orang pada 1919.

Tjokroaminoto memimpin SI hingga ia wafat pada 17 Desember 1934. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1929, Tjokroaminoto mengganti lagi nama SI, dari PSI menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Akhir Riwayat dan Kebangkitan PSII

Sepeninggal Tjokroaminoto, PSII tetap bertahan dengan segala dinamikanya dan sempat terpecah-belah setelah Indonesia merdeka. PSII ikut serta dalam Pemilu 1955 yang merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia dan memperoleh 8 kursi di parlemen.

Di Pemilu 1971 atau pemilihan umum pertama di era Orde Baru, PSII yang kala itu dipimpin oleh putra Tjokroaminoto, yakni Anwar Tjokroaminoto, menempatkan 12 orang wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Namun, riwayat panjang PSII –yang bermula dari SDI lalu SI– harus berakhir setelah Pemilu 1971. Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto menerapkan fusi atau penyederhanaan terhadap partai-partai politik di Indonesia, termasuk parpol-parpol Islam.

PSII, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973.

Sedangkan parpol-parpol nasionalis berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Bersama Golongan Karya (Golkar), PPP dan PDI merupakan kontestan pemilu di sepanjang riwayat rezim Orde Baru.

Setelah Reformasi 1998 yang menumbangkan Orde Baru, PSII mencoba bangkit dengan mengikuti Pemilu 1999. Hasilnya, PSII mendapatkan 375.920 suara atau 0,36% dari total suara, dengan 1 kursi di DPR. Namun, PSII justru gagal ikut Pemilu 2004 dan jarang terdengar lagi kabarnya hingga kini.