Penuh Adu Siasat, Perjuangan Para Bupati Madiun saat Melawan Pemerintah Belanda

Santrikertonyono – Saat Kabupaten Madiun berada dalam masa pemerintahan Pangeran Mangkudipuro, sempat melakukan boikot terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya di penuhi kepada VOC. Namun, tindakannya ini tak memberikan dampak apapun karena dianggap tidak taat kepada Sultan Hamengkubuwana tetapi hanya membela rakyat Madiun.

Permasalahan lain mulai bermunculan, salah satunya seperti keinginan Kabupaten Sawo (Ponorogo) yang kala itu masih menjadi bagian dari kekuasaan Yogyakarta dengan sebutan kukuban ing sak wetane Gunung Lawu tiba-tiba ingin memisahkan diri dari Kasultanan Yogyakarta.

Atas kebijaksanan dari Sultan Hamengkubuwono I, lantas mengutus Bupati Madiun yakni Pangeran Mangkudipuro untuk menangkap hidup ataupun mati Bupati Sawo dan para pengikutnya, yang nantinya harus diserahkan langsung di hadapan Sultan.

Jika melihat dari catatan Gubernur Pesisir Jawa Bagian Utara, W. H. Van Ossenberch pada tanggal 13 Mei 1765, dituliskan, “jika ada pemimpin atau penguasa di wilayah Yogyakarta yang berada di Jawa Timur dalam hal ini Kabupaten Madiun dan Sawo yang bertingkah, membangkang VOC dan tinggal menunggu saat yang baik untuk mengangkat senjata melawan VOC dan kesultanan. Penguasa-penguasa tersebut telah membuat perjanjian rahasia dengan para pejabat pusat Kasultanan Yogyakarta, antara lain dengan Prabujoko, Malya Kusuma dan para pemberontak lainnya.”

Artikel populer

Lahir Rabu Kliwon, Anies Baswedan Masuk Circle Weton Presiden

Disisi lain, Pangeran Mangkudipuro telah memiliki perjanjian rahasia dengan Bupati Sawo, yang akhirnya membuat sang Pangeran merasa berat hati saat harus melakukan perintah dari Sultan Hamengkubuwono. Namun, ia juga belum siap apabila melakukan pemberontakan pada VOC.

Pangeran Mangkudipuro berangkat ke Kabupaten Sawo dengan membawa pasukan seadanya. Karena sebelumnya tidak ada komunikasi apapun dengan Bupati Sawo, akhirnya pasukan Madiun langsung disergap oleh pasukan Sawo karena dianggap sebagai penyusup.

Pasukan Madiun dipukul mundur, kondisi Pangeran Mangkudipuro pun juga tak kalah menyedihkan, pasalnya terdapat luka yang cukup lebar di punggungnya. Untuk menghindari tragedy pertumpahan darah yang lebih parah lagi, Pangeran Mangkudipuro menarik pasukannya, lebih memilih mundur, dan Kembali pulang ke Madiun.

Kekalahan Pangeran Mangkudipuro menyulut amarah Sri Sultan, kedudukan sebagai Wedono Bupati Mancanegara Timur pun dilepas. Ia disingkirkan lalu diberi jabatan sebagai Bupati Caruban. Sementara, pengganti Mangkudipuro ini diangkat dari orang kepercayaan Sultan yang merupakan salah satu panglima perang tangguh Kasultanan Yogyakarta.

Pemberontakan didalam Kasultanan

Raden Prawirosentiko yang akhirnya diangkat sebagai Bupati Madiun sekaligus merangkap sebagai Wedono Bupati Mancanegara Timur. Setelah menjabat, ia juga mendapat gelar Pangeran Ronggo Prawirodirjo I. Memerintah pada tahun 1755 hingga 1784, Pangeran Ronggo Prawirodirjo I tak lain merupakan bangsawan keturunan Surakarta.

Pangeran Ronggo Prawirodirjo I juga sempat membantu pemberontakan Raden Mas Said yang juga seorang bangsawan Surakarta hingga berhasil menduduki tanah Sukowati atau Sragen. Kala itu bersamaan saat Paku Buwono II menjanjikan bagi barang siapa yang dapat mengembalikan tanah Sukowati, maka daerah itu akan diberikan dan diangkat sebagai sang penguasanya.

Pangeran Mangkubumi lah yang ternyata berhasil merebut tanah Sukowati dari tangan Raden Mas Said. Namun, kompeni Belanda tidak bisa menerima keputusan atau kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Susuhunan Paku Buwono II yang menyerahkan tanah Sukowati tersebut kepada Pangeran Mangkubumi.
Tanpa basa-basi, Pangeran Mangkubumi lantas bersatu dengan Raden Mas Said dan Raden Ronggo Prawirosentiko bersama mengangkat senjata untuk melawan Belanda yang dianggap sudah sangat keterlaluan karena ikut campur dalam urusan pemerintahan kerajaan.

Dari kerjasama peperangan inilah timbul perasaan cinta diantara saudara-saudari mereka. Pasalnya, Raden Mas Said kemudian diambil menantu oleh Pangeran Mangkubumi, sementara Pangeran Mangkubumi menikah dengan adik Ronggo Prawirosentiko yang bernama Raden Adjeng Manik. Perlawanan dari ketiga tokoh ini akhirnya mendapat dukungan yang cukup besar dari rakyat Mataram.

Di masa pemerintahan Ronggo Prawirodirjo I, ia membangun sebuah istana baru yang terletak di Desa Wonosari, yang tepatnya di sebelah utara kali catur tidak jauh dari istana Kranggan. Istana ini yang akhirnya digunakan sebagai Kantor Dinas Bupati Wedono.

Dalam buku “Kebudayaan Islam” (1988) yang disusun oleh Mohammad Natsir, pertemuan para pejabat-pejabat di masa itu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang digelar pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Bertempat di Pendopo Istana atau disebut Mandapan.

Pada tahun 1784, Ronggo Prawirodirjo wafat dan dimakamkan di Pemakaman Taman yang lalu ditetapkan sebagai Tanah Perdikan oleh Sultan Hamengkubuwono. Sang putra yakni Raden Mangundirjo kemudian naik takhta untuk menggantikan sang ayah sebagai Bupati Wedono Mancanegara Timur dengan gelar Ronggo Prawirodirjo II.

Tak hanya berkedudukan di istana lama yakni di Kranggan, ia juga kembali membangun sebuah istana di Wonosari sebagai Istana Bupati Wedono Madiun. Selama masa pemerintahnnya, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang cakap, pemberani dan lincah. Tak selang berapa lama, ia pun memperistri Putri Sultan Hamengkubuwono I.

Selanjutnya, Mancanegara Timur dipimpin oleh Ronggo Prawirodirjo III yang tak lain merupakan putra Ronggo Prawirodirjo II. Ia juga seorang menantu dari Sultan Hamengkubuwono II dengan memperistri Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Selain menjadi Bupati, Ronggo Prawirodirjo III juga menjadi penasehat Hamengkubuwono II bersama Adipati Danurejo II dan Tumenggung Sumodiningrat.

Kurang lebih ada sebanyak 14 bupati Brang Wetan yang berada di bawah pengawasannya, sementara pusat pemerintahannya berada di Maospati namun ia tetap memilih untuk menetap di Yogyakarta. Meskipun begitu, ia juga mempunyai kediaman lain, masing-masing di Yogyakarta, Wonosari, dan Maospati.
Sedangkan di dalam Keraton Kasultanan sendiri tengah terjadi perseteruan antara Ronggo Prawirodirjo III dibantu oleh Tumenggung Sumodiningrat melawan Adipati Danurejo II yang saat itu lebih memihak kepada Belanda.

Kedatangan Pasukan Perancis

Ronggo Prawirodirjo III gugur saat ia melakukan perlawanan kepada Pasukan Yogyakarta, atas kehendak kompeni Belanda di Desa Sekaran pada tahun 1810. Jenazahnya lantas dimakamkan di pemakaman Banyu Sumurup dekat dengan makam Imogiri.

Namun pada tahun 1957, atas kehendak Hamengku Buwono IX, Ronggo Prawirodirjo III dimakamkan kembali di pemakaman Giripuro, Gunung Bancak. Lebih tepatnya berada di samping makam permaisurinya yakni GKR Maduretno dan dinyatakan sebagai sosok pejuang perintis melawan penjajah Belanda.
Karena pengorbanan yang besar itulah, Ronggo Prawirodirjo III sangat terkenal dan namanya begitu termasyur di pelosok negeri. Ia juga sangat taat beribadah dan anti terhadap pemerintahan kolonial Belanda.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 1799, kekuasaan VOC resmi di bubarkan dan digantikan dengan Pemerintahan Hindia Belanda yang di pimpin oleh Gubenur Jenderal Willem Daendels. Namun, tak lama negara Perancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte berhasil menaklukan Belanda yang mengakibatkan Pulau Jawa dikuasai oleh orang Belanda-Perancis.

Di masa itulah, Ronggo Prawirodirjo III mulai berselisih dengan Willem Daendels. Hal itu bermula dari permintaan tata tertib upacara protokoler yakni upacara pisowanan di Yogyakarta yang ditetapkan oleh Daendels.

Upacara protokoler itu berupa aturan residen Belanda dalam menghadap Sultan akan menggunakan kereta serta di kawal pasukan dengan payung kebesaran serta duduk sejajar dengan Sultan, Sultan diwajibkan mempersembahkan minuman karena dianggap sebagai perwakilan dari Belanda.

Dengan tata tertib itu, Ronggo Prawirodirjo III merasa terhina selaku penasehat Sultan. Ia pun menyatakan kebenciannya terhadap Belanda terutama kepada Patih Danurejo II yang diduga berperan sebagai otak kekacauan dari apa yang telah dilakukan oleh pihak Belanda didalam istana Yogyakarta.
Puncak perselisihan itu terjadi saat Daendels menetapkan hutan-hutan di Jawa bahkan di Kabupaten Madiun menjadi hak milik Pemerintah Belanda.

Parahnya, hutan yang berada di Kabupaten Madiun di tebang dan di angkut ke Surabaya untuk digunakan sebagai bahan pembuatan 20 kapal perang Belanda.