Nostalgia, Begini Suasana Ramadhan Era Kolonial

Momen bulan suci Ramadhan adalah momen yang sangat di tunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia tak terkecuali umat muslim di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim tertinggi, masyarakat Indonesia begitu suka cita menyambut Ramadhan dengan khusyuk tanpa ada gangguan rasisme.

Tak jarang, bulan Ramadhan ini kerapkali dijadikan momentum untuk meningkatkan nilai spiritualitas masing-masing orang. Tidak hanya masyarakat pada tempo dahulu yang memang masih kental dengan nilai-nilai keluhuruan, tetap juga masyarakat di era modern dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini.

Memasuki bulan Ramadhan yang penuh berkah tersebut, seluruh elemen masyarakat beramai-ramai menggelar beragam kegiatan sebentuk bentuk rasa syukur karena bisa kembali dengan bulan suci yang hanya datang satu kali ini dalam satu tahun.

Terlepas dari berbagai kegiatan yang digelar oleh masyarakat, tak sedikit kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tradisi warisan nenek moyang yang telah mengalami akulturasi sebelumnya. Percampuran antara Islam dan budaya Jawa tentunya sama sekali tidak mengurangi esensi dari kesucian bulan Ramadhan itu sendiri.

Artikel populer

Lahir Rabu Kliwon, Anies Baswedan Masuk Circle Weton Presiden

Nostalgia suasana Ramadhan sebelum pandemi memang penuh hiruk pikuk keramaian di beberapa sudut kota, jika garis waktu ditarik ke belakang bagaimanakah suasana Ramadhan saat era penjajahan Belanda? Secara umum, pemerintah kolonial Belanda tidak terlalu ikut campur dalam ritual peribadatan warga pribumi.

Kepentingan kolonial di nusantara hanya terbatas pada uang, dagang serta keuntungan. Lebih dari itu, pihak kompeni juga merasa masa bodoh dengan urusan agama dan tradisi umat Islam, namun tak berarti para kompeni itu tak mengawasi segala bentuk kegiatan ibadah para pribumi.

Puasa dengan Leluasa, dan Masih ada Perdebatan

Seperti yang dikutip dari Kompas.com (13 Mei 2019), Dosen Sejarah IAIN Surakarta Martina Safitry menjelaskan bahwa momen puasa kala penjajahan sedang dalam kondisi dimana Indonesia masih di kontrol penuh oleh Belanda. Kontrol penuh yang dimaksud disini adalah meliputi berbagai hal bahkan sisten pemerintahan di Indonesia.

Meskipun belum terbebas dari belenggu era kolonialisme, Martina meyakinkan jika masyarakat Indonesia masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing. Tak terkecuali umat muslim, mereka pun juga diberikan keleluasaan untuk beribadah bahkan menjalankan puasa dengan damai.

Namun, suasana menjelang masuknya bulan puasa sepertinya memang tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang. Jika zaman sekarang masih muncul perdebatan terkait penentuan awal Ramadhan, begitu pula yang terjadi pada era kolonialisme. Pada era tersebut, perdebatan seringkali muncul untuk menentukan kapan puasa bisa dilaksanakan.

Contohnya saja seperti penentuan awal puasa yang baru-baru kemarin gencar wara-wiri di layar kaca, dimana mereka menggunakan perhitungan hisab dan rukyat untuk melihat hilal. Setelah itu, keputusan awal puasa akan diumumkan oleh pemangku kewajiban dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengumumkannya melalui press conference.

Lalu, bagaimana saat masa kolonial? Menurut banyak literasi sejarah, penentuan awal puasa Ramadhan dilakukan oleh pihak-pihak khusus yang sebelumnya sudah terbentuk. Pada masa penjajahan, pihak-pihak tersebut sering disebut dengan istilah Perhimpoenan Penghoelo dan Pegawainya (PPDP) atau lebih dikenal dengan Hoofdbestuur.

Jika dilihat dari catatan Snouck Hurgonje seorang penasihat Urusan Bahasa-Bahasa Timur dan Hukum Islam di Hindia Belanda pada tahun 1897, pada era kolonial umat muslim di Indonesia menggunakan dua metode untuk menentukan akhir Ramadhan serta awal bulan Syawal atau Idul Fitri.

Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan perhitungan melalui penanggalan serta melihat berdasarkan pada penglihatan panca indra terhada bulan baru. Menurut orang-orang Mohammadan atau umat Islam yang terpelajar pada era itu, metode tersebut berlaku sebagai satu-satunya cara yang dianggap benar dan sah.

Sedangkan metode kedua yang dilaksanakan adalah dengan cara hisab murni. Secara istilah, hisab murni ini perhitungannya berjalan sesuai dengan metode-metode yang sudah ada di dalam setiap Almanak atau biasa dikenal dengan publikasi tahunan yang mengandung informasi-informasi tabular beberapa topik.

Namun, terlepas dari itu metode apa yang digunakan masyarakat Indonesia, pemerintah Hinda Belanda sebenarnya menyerahkan secara penuh penentuan awal Ramadhan dan Syawal kepada para penghulu dan pihak-pihak yang handal dalam urusan tersebut.

Umumnya, para penghulu ini akan menggunakan metode panca indera atau rukyat dengan bantuan beberapa orang yang telah dipercaya. Lalu, orang-orang tersebut akan memantau kenampakan hilal, biasanya pada hari ke-19 bulan Sya’ban dan juga bulan Ramadhan. Informasinya, metode rukyat ini dilakukan di daratan yang lebih tinggi dan lapang.

Dan kini, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni masing-masing Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah memiliki Hoofdbestuur-nya sendiri yang bertugas untuk memutuskan penentuan awal puasa Ramadhan. Meskipun begitu, Hoofdbestuur dari dua organisasi Islam ini sama-sama mempunyai peran besar untuk membantu pemerintah.

Selain itu, keputusan dalam menentukan tanggal awal puasa Ramadhan juga ikut dipertegas dalam sebuah berita yang terekam dalam koran Berita Nahdlatul Ulama (BNO) pada edisi 1 November 1937 yang kala itu memuat tentang maklumat awal Ramadhan 1356 Hijriah.

Namun seperti ada yang kurang apabila penetapan bulan Ramadhan hanya terbatas pada mekanisme-mekanisme formal tersebut, pasalnya masyarakat juga beramai-ramai menyalakan bunyi-bunyian yang meriah dan keras untuk ikut menyemarakkan kedatangan bulan puasa.

Tak terbatas usia dan golongan, anak-anak dan para orang dewasa berkumpul dan menjadi satu untuk menyalakan meriam, petasan dan mercon, beberapa dari mereka bahkan juga menggunakan pelepah pisang. Berbagai macam bunyi-bunyian itu nantinya akan di nyalakan dengan bersama-sama hingga menimbulkan suara yang keras.

Ditambah lagi dentuman suara bedug yang saling bersahut-sahutan sebagai tanda awal masuknya bulan puasa. Umumnya, bedug ini menggantikan peran surat kabar dan radio yang kala itu masih berada dalam kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Tak berhenti disitu saja, berkah Ramadhan benar-benar terasa di semua lini bidang pemerintahan hingga pendidikan. Pasalnya, terdapat peraturan berupa tradisi libur sekolah sepanjang bulan Ramadhan saat masa penjajahan. Dan itupun lagi-lagi terwujud berkat keleluasaan yang telah diberikan oleh Belanda.

Dimana kala itu muncul sebuah wacana untuk meliburkan sekolah selama Ramadhan yang digagas oleh seseorang dari Penasehat Urusan Bumiputra tak lain tak bukan yakni Dr. N. Adriani. Dengan gagasan yang diusulkan tersebut, memang sudah sangat nampak bahwa Adriani merupakan sosok yang begitu memperhatikan umat Islam di Indonesia.

Lantas, ia segera memberi saran kepada Directuur Dienst der Onderwijs, Eeredienst an Nijverheid atau biasa disebut dengan Kepala Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Kerajinan yang kini lebih dikenal dengan sebutan Depertemen Pendidikan dan Agama (1912) untuk mewujudkan usulannya agar meliburkan sekolah-sekolah saat bulan puasa.

Bak gayung bersambut, usulan Adriani diterima dengan baik oleh pihak pemangku kepentingan tersebut. Pasalnya, sekolah-sekolah yang mayoritas muridnya beragama Islam seperti HIS (Hollandsch-Inlandsch School), AMS (Algemeene Middelbare School), dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) akhirnya diliburkan.

Ketika liburpun, anak-anak ini tak hanya mengisi waktunya untuk bermain-main. Sebagian besar dari mereka menghabiskan aktivitasnya dengan melakukan banyak kegiatan positif seperti membantu orang tua, sholat jamaah di masjid, mengaji, dan fokus ke kegiatan keagamaan yang lainnya. Bahkan sejak gelap mereka membangunkan orang sahur dengan membawa buny-bunyian berupa kaleng rombeng.