Ketika Gubernur Khofifah Ambil Tanah Air Majapahit, Budayawan Lesbumi: Kenapa Kediri Dilupakan?

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengambil air di kawasan Sumur Upas Candi Kedaton, Trowulan, Mojokerto Sabtu (12/3). Sampel air diterbangkan menuju lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sepaku, Kalimantan Timur dan dicampurkan bersama air dan tanah dari seluruh provinsi pada Senin (14/3).

Air yang diambil berasal dari sumber mata air Banyu Panguripan yang terletak di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan. Konon, Candi Kedaton Sumur Upas merupakan pusat sistem pengairan di masa Kerajaan Majapahit. Sementara tumpukan batu bata merah adalah kanal air penghubung ke permukiman warga.

Dalam prosesi “Mendhet Tirto lan Siti” tersebut, air diciduk dengan memakai siwur atau gayung kuno, dan lalu dikucurkan ke dalam gentong. Khofifah kemudian menuangkan air ke dalam kendi tanah yang sudah disiapkan.

Prosesi yang diiringi dengan pembacaan doa, berlanjut dengan pengambilan tanah yang lokasinya sekitar 10 meter dari tempat pengambilan air. Sama dengan air yang berasal dari Sumur Upas Candi Kedaton. Tanah yang diambil dari pusat kerajaan Majapahit itu juga akan dibawa ke lokasi IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Artikel populer

Makna Lakon Wayang Kulit Bima Suci Buat Anies Baswedan

Pada 13-14 Maret 2022 Presiden Joko Widodo tengah melangsungkan kemah di lokasi IKN Nusantara bersama 34 gubernur di Indonesia. Tanah dan air yang dibawa gubernur dari daerah masing-masing tersebut akan disatukan ke dalam sebuah kendi yang bernama Kendi Nusantara.

Khofifah seusai prosesi mengatakan air dan tanah yang berasal dari bumi Majapahit mengandung nilai sejarah besar nusantara. Secara historis, Nusantara merupakan bagian Sumpah Palapa yang diucapkan Mahapatih Gajah Mada. Nusa berarti pulau dan Antara adalah luar.

Kerajaan Majapahit dengan sumpah palapa Gajah Mada kemudian mempersatukan pulau-pulau yang tersebar tersebut.

“Sebelum pulau-pulau dipersatukan oleh Majapahit, Mahapatih Gajahmada melakukan puasa. Amukti palapa dalam Sumpah Palapa merupakan bagian yang begitu kuat dimana tekad dari Mahapatih Gajahmada mempersatukan banyak pulau ke dalam Nusantara,” ungkap Khofifah.

“Seluruh nilai referensi dari sejarah ini dituangkan oleh Mpu Prapanca di Buku Nagarakartagama. Juga dikuatkan dengan Buku Sutasoma karya Mpu Tantular tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa,” tambahnya.

Khofifah juga mengatakan, jika dulu nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, sekarang Nusantara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Hari ini kami sebar tim dari Pemprov Jatim mengambil mata air dari tujuh sumber. Kesemuanya ini menjadi bentuk kontribusi dari Jawa Timur untuk nama Nusantara yang telah di tentukan oleh Presiden,” kata Khofifah yang juga menyempatkan meninjau Situs Kumitir.

Situs Kumitir yang berada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, diyakini sebagai Istana Timur Kerajaan Majapahit yang dihuni para bangsawan. Sedangkan Kedaton merupakan Istana Barat. Di situs Kumitir, Khofifah juga mengambil sejumput tanah untuk IKN.

Kediri Lebih Tua dari Majapahit

Wakil Ketua Lesbumi PWNU Jawa Timur Imam Mubarok menyayangkan langkah Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang hanya mengambil sampel air dan tanah bekas Kerajaan Majapahit.

Gubernur, kata Gus Barok begitu biasa disapa, harusnya mencari yang lebih tua dulu. “Tua artinya seharusnya Kediri. Karena Kerajaan Kediri lebih tua. Tapi bahkan Kediri tidak diambil sama sekali. Ini disayangkan, tapi sudah terlanjur” ujar Gus Barok kepada Santri Kertonyono Senin (14/3).

Kerajaan Kediri dalam sejarahnya lebih tua (berdiri 1045 M) dari Kerajaan Majapahit. Menurut Gus Barok, cerita kebesaran kerajaan di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, tidak hanya terpusat pada masa Kerajaan Majapahit.

Dalam sumber sejarah, wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu atau Daha atau Kediri di masa Raja Jayabaya (1135-1159 M) bahkan sampai di tanah Papua Barat. Bahkan saat Kerajaan Majapahit runtuh seiring munculnya Kerajaan Demak, pusat pemerintahan Majapahit digeser ke Kediri.

“Dengan ibukota bernama Jenggala Wilwatikta Kediri,” ungkap Gus Barok. Gus Barok juga menyinggung soal Sumpah Palapa Gajah Mada yang menjadi dasar gubernur mengambil sampel tanah dan air di Majapahit.

Menurut Gus Barok, sumpah penyatuan nusantara (Sumpah Palapa) Gajah Mada merupakan update dari cita-cita Raja Singasari, Kertanegara (1272-1292 M). Artinya jika Gubernur Khofifah mengedepankan pemerataan, kata Gus Barok seharusnya, tidak hanya sampel tanah dan air Majapahit yang dibawa ke IKN.

Ia menilai, dibanding provinsi-provinsi lain, Gubernur Jawa Timur kurang lengkap dalam membawa sampel tanah dan air. “Tapi juga Kerajaan Kediri dan Singasari yang dibawa. Pada prinsipnya kalau mau merata tidak hanya Majapahit saja,” papar Gus Barok yang juga Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

Sementara terkait dengan kegiatan ritual pengambilan tanah dan air tersebut, Gus Barok melihat hal itu sebagai sebuah peristiwa kebudayaan. Dalam pandangan kebudayaan Jawa, hal itu bertujuan untuk mengambil ruh atau semangat dan kemudian disatukan. “Itu manunggalnya roso-roso energi atau menyatukan roso,” terangnya.

Sedangkan dalam konteks agama Islam, apa yang dilakukan tersebut kata Gus Barok sebagai bagian wasilah atau ikhtiar penanda. Bahwa seluruh unsur air dan tanah disatukan dengan harapan nantinya semua berjalan dengan baik. “Wasilah ini konsepnya menyatukan. Dan tidak ada konsep menyekutukan,” pungkas Gus Barok.